Ilaga dalam Gelap: Normalisasi Ketimpangan di Ibu Kota Kabupaten Puncak
 |
| Lanskap Ilaga, Ibu Kota Kabupaten Puncak dari Udara |
Jalan-jalan ke Ilaga, ibu kota Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Sebelum bercerita lebih jauh, ada baiknya kita mengenal Ilaga sejenak agar konteks cerita ini dapat dipahami dengan utuh. Bagi yang belum mengetahui letak Ilaga, kota ini merupakan ibu kota Kabupaten Puncak yang termasuk dalam Provinsi Papua Tengah.
Secara geografis, Kabupaten Puncak diapit oleh Kabupaten Mimika, Intan Jaya, Puncak Jaya, Lanny Jaya, dan Nduga. Ilaga sendiri berada di ketinggian sekitar 2.300–2.500 meter di atas permukaan laut (mdpl).
Bentang alam Ilaga berupa dataran tinggi yang dikelilingi pegunungan. Jika dilihat dari udara, kota ini menyerupai sebuah kuali besar—cekungan luas yang dipagari gunung di segala arah. Dari setiap sudut pegunungan itu terdapat jalur masuk dari berbagai distrik, seperti Distrik Sinak, Beoga, dan Agandugume. Seluruh jalur tersebut dijaga ketat oleh pos-pos militer Indonesia. Akibatnya, setiap masyarakat yang keluar-masuk Ilaga wajib melapor kepada aparat TNI di pos penjagaan.
Pemberlakuan sistem pengamanan ini berlangsung sejak operasi militer Indonesia yang disertai pemboman di wilayah tersebut. Operasi tersebut memicu pengungsian besar-besaran masyarakat sipil, yang hingga kini masih hidup tercerai-berai di berbagai tempat pengungsian. Sementara itu, operasi militer terus berjalan dengan dalih menghadapi TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat), khususnya KODAP III Ilaga bersama Komando Nasional TPNPB se-Tanah Papua.
Saya mengunjungi Ilaga untuk keempat kalinya pada 30 Desember 2025. Bersama seorang kakak, saya berangkat dari Wamena menggunakan pesawat kecil bersubsidi dengan rute Wamena–Ilaga. Kali ini, kami membayar harga reguler sebesar Rp500.000 per orang. Setibanya di Ilaga, suasana tampak tenang—bahkan cenderung sunyi. Namun di balik kesunyian itu, terlihat masyarakat bergerombol rapi, berlalu-lalang untuk mengikuti ibadah menyambut tahun baru.
Di sisi lain, aktivitas pemerintahan tampak berhenti total. Perkantoran terkunci rapat karena libur panjang. Tidak ada urusan yang bisa kami lakukan. Tujuan kami ke Ilaga pun akhirnya sederhana: tinggal di dalam rumah, menunggu hari berganti. Sehari terasa seperti menunggu lampu yang dipadamkan tanpa kepastian kapan akan dinyalakan kembali—diam, gelap, dan tanpa arah.
Tanggal 31 Desember 2025 pun tiba.
Malam itu, semua orang menantikan transisi dari tahun lama ke tahun baru. Cuaca Ilaga tidak bersahabat. Hujan mengguyur tanpa jeda. Di Distrik Kagago—tempat saya menginap—saya memilih berdiam di kamar kecil yang gelap gulita, tanpa penerangan listrik. Hanya cahaya dari layar telepon genggam yang sesekali menemani. Saya larut dalam percakapan panjang via telepon dengan seorang teman, tepat di detik-detik krusial pergantian tahun.
Di luar sana, euforia tetap berlangsung. Suara motor meraung-raung, kopling ditarik kuat menghasilkan bunyi nyaring yang memecah malam. Kembang api sesekali meletup, sementara sekelompok anak muda menyetel speaker besar untuk berjoget di alun-alun kota Ilaga. Hujan deras tak mampu meredam semangat mereka menjadi saksi datangnya 2026 dan perginya 2025.
Saya sendiri tetap terkurung di kamar kecil, tenggelam dalam dialog yang tak mengenal waktu. Tepat pukul 00.00 WIT, saya menyambut tahun baru ditemani gelap malam, selimut, dan segenggam ponsel. Tak ada kembang api, tak ada pelukan, hanya kesadaran sunyi bahwa waktu telah berganti. Beberapa menit kemudian, percakapan dengan teman saya akhiri karena ia harus menerima tamu yang datang silih berganti mengucapkan “selamat tahun baru”.
Ia berada di kota Kerom—wilayah yang jauh lebih mapan secara infrastruktur: listrik stabil, transportasi lancar, cuaca bersahabat. Mereka merayakan pergantian tahun dengan kemeriahan penuh. Sementara saya, menutup diri dalam selimut, berusaha menidurkan kesadaran di tengah dingin yang menggigit.
Di saat yang sama, sekelompok kolega datang dari kecamatan sebelah bernama Gome—atau Jenggerenok—untuk mengucapkan “selamat tahun baru”. Mereka berdiri di depan pintu, berusaha membuka pintu samping yang terhubung langsung ke dapur, bersebelahan dengan kamar tempat saya berbaring. Karena tak seorang pun membukakan pintu, mereka mengira seluruh penghuni rumah telah terlelap. Akhirnya, mereka berhasil membuka ganjal pintu dan masuk ke dalam rumah.
Beberapa dari mereka segera berusaha menyalakan api di tungku. Potongan kayu dikumpulkan untuk menghidupkan bara yang padam, sekadar menghangatkan tubuh dan memasak air untuk memutar kopi. Tubuh mereka basah kuyup oleh hujan. Di Ilaga, dingin adalah keniscayaan—siang atau malam, musim tak banyak berpengaruh. Negeri di atas pegunungan ini dinginnya seperti tak mengenal kompromi.
Salah seorang dari mereka sempat menengok kamar saya, sekadar memastikan ada orang di dalamnya. Tujuannya hanya satu: mengucapkan selamat tahun baru. Namun saya memilih diam. Bukan karena tak menghargai, melainkan karena tubuh menggigil hebat.
Saya baru dua hari berada di Ilaga setelah lama menetap di wilayah panas Kenambay Umbay, Holandia (Jayapura). Tubuh masih beradaptasi dengan iklim ekstrem Ilaga. Maka saya tetap membungkus diri dalam selimut, larut kembali dalam tidur.
Pagi hari, 1 Januari 2026, seluruh kota sibuk dengan ibadah gabungan jemaat—sebagaimana diwartakan pengurus gereja. Ibadah awal tahun sebagai penanda memasuki lembaran baru yang penuh misteri. Sementara kami tetap berada di rumah barak PNS—satu rumah dua pintu, sempit dan sesak—hingga waktu kembali bergeser dari terang ke gelap. Alam semesta terus bekerja sesuai koridor yang ditetapkan Sang Pencipta, tanpa peduli hiruk-pikuk manusia.
Selama berada di Ilaga, satu hal yang tak luput dari pengamatan saya adalah kondisi ekonomi yang telah lama merongrong kehidupan masyarakat—bahkan jauh sebelum Ilaga menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Kini, setelah mencapai 17 tahun berdiri sebagai kabupaten hasil pemekaran dari Puncak Jaya, persoalan itu tetap membelit.
Potret Ekonomi Ilaga, Kabupaten Puncak
Hingga 3 Januari 2026, Ilaga tercatat sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kemahalan tertinggi di Indonesia. Mengisi daya ponsel di kios dikenakan tarif Rp10.000, sementara mengisi daya laptop hingga penuh mencapai Rp50.000. Voucher Wi-Fi satu jam dijual seharga Rp25.000. Semua ini berkaitan erat dengan listrik yang hanya menyala satu hingga dua jam per hari.
Harga bahan pokok pun melambung tinggi. Air mineral ukuran sedang dijual Rp25.000 per botol, sementara ukuran besar mencapai Rp50.000. Alasan klasiknya selalu sama: seluruh barang diangkut menggunakan transportasi udara. Dalih ini telah menjadi rahasia umum yang diterima tanpa perlawanan.
Yang lebih memprihatinkan, para PNS di Kabupaten Puncak tidak dapat bertransaksi gaji di luar wilayah kabupaten. Mereka diwajibkan menggunakan buku tabungan khusus yang hanya berlaku di lingkungan Pemkab Puncak. ATM Bank Papua sering kosong, memaksa warga mengambil uang melalui BRI Link dengan biaya tambahan. Kebijakan ini disebut bertujuan membatasi PNS agar tidak meninggalkan tempat tugas.
Namun dalam praktiknya, kebijakan tersebut justru membuka ruang permainan oknum bank dan oknum PNS tertentu. Gaji dikirimkan secara tidak resmi melalui perantara, dengan imbalan tertentu. Praktik ini dianggap lumrah, sementara PNS kecil di distrik-distrik jauh menjadi korban utama.
Ironisnya, pejabat tinggi justru leluasa bertransaksi melalui pesan WhatsApp dengan oknum bank. Ketimpangan ini dibiarkan berlarut-larut tanpa evaluasi menyeluruh.
Di Ilaga, transportasi udara akhirnya menjadi normalisasi atas ketimpangan ekonomi. Semua persoalan pelik ini diterima sebagai kewajaran—seolah-olah penderitaan memang takdir bawaan masyarakat Ilaga khususnya dan umumnya pegunungan, Papua.