Mahasiswa Lapago Yogyakarta menuntut Pemerintah Provinsi Papua Pegunugan segera menyelesaikan masalah pro-kontra lokasi pembangunan kantor Gubernur di Wamena - Explore Kwaya
Selamat Datang di Blog Explore Kwaya

Friday, July 14, 2023

Mahasiswa Lapago Yogyakarta menuntut Pemerintah Provinsi Papua Pegunugan segera menyelesaikan masalah pro-kontra lokasi pembangunan kantor Gubernur di Wamena



Mahasiswa Lapago DIY Saat Membacakan Pernyataan Sikap di Asrama Mahasiswa Jayawijaya Wamena Kota Studi Yogyakarta

Pengantar 

Sejak beberapa waktu yang lalu masyarakat dari tiga aliansi wilayah adat Asso Lokobal,Welesi dan Wouma masih melakukan aksi penolakan masalah sengketa wilayah tempat pembangunan kantor gubernur Provinsi Papua Pegunungan yang belum terselesasikan hingga saat ini.

Namun, pemerintah masih melakukan pemaksaan terhadap masyarakat. Dengan sikap penyerahan yang sepiahak oleh beberapa oknum yang mengatasnamakan secara sepihak tanpa melibatkan pihak masyarakat adat yang lain.

Dengan melihat hal ini perlu adanya perhatian yang serius dan respon yang serius dari pemerintah provinsi Papua Pegunungan dan delapan bupati wilayah adat Lapago, DPRD, para elit lokal dan tokoh agama dapat melihat dinamika ini secara serius.

Berhubung lahan yang akan di bangun kantor Gubernur Papua Pegunungan berpotensi akan berdampak konflik horizontal antara masyarakat pro dan kontra, dikarenakan lahan tempat yang dimaksud bersengketa yang selama ini masyarakat permasalahkan ini lahan tempat berkebun. Maka satu hal yang menjadi pertimbangan yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah provinsi maupun pusat.

Sebab, lahan berkebun ini menjadi tempat berkebunnya dari beberapa Kabupaten Seperti: Lani Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah,Yalimo,Yahukimo, Nduga sampai bahkan beberapa suku di Meepago pun biasa berkebun di sini. Selain masyarakat Wouma, Welesi dan Assotipo sebagai pemilik hak waris.

Untuk itu ada beberapa tuntutan yang kami Mahasiswa Wilayah Lapago Kota Studi Yogyakarta sampaikan sebagai berikut.

Pertama, Kami Mahasiswa Lapago Yogyakarta menuntut kepada pemerintah provinsi Papua Pegunungan lebih khususnya delapan Kabupaten yang ada di Wilayah Adat Lapago segera memfasilitasi masyarakat yang pro dan kontra.

Kedua, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi segera hentikan proyek pembangunan kantor gubernur sebelum adanya penyelesaian masalah sengketa antara pro dan kontra dari tiga aliansi yaitu Wouma,Welesi, Assotipo. 

Ketika, Pemerintah Provinsi Papua Pegunugan stop iming-iming masyarakat dengan jabatan dan pendidikan gratis.

Keempat, TNI dan POLRI stop intimidasi terhadap masyarakat adat yang membelah tanah adat mereka.

Kelima, Jhon Wempi Wetipo stop memaksakan pembangunan tanpa penyelesaian antara masyarakat pro dan kontra dari tiga aliansi besar yaitu Wouma, Welesi, Assotipo.

Keenam, Tokoh Gereja, Tokoh Adat, Para elit politik dan mahasiswa tidak boleh diam dan menutup mata persoalan yang terjadi di Wamena.

Demikian tuntutan ini, kami sampai hasil pembacaan situasi tentang dinamikan yang terjadi  di Wamena saat ini melihat bisa berdampak konfilik horizontal.

Yogyakarta 14-07-2023

Penanggungjawab 

Mahasiswa Jayawijaya 


Alex Huby 

Ketua