Tarik Militer Non Organik dari Seluruh Tanah Papua
PERNYATAAN SIKAP
HIMPUNAN PELAJAR DAN MAHASISWA LANNY JAYA (HPMLJ-ALAPAME) KORWIL SE-MALANG RAYA BERSAMA IKATAN PELAJAR DAN MAHASISWA PAPUA (IPMAPA SE-MALANG RAYA)
Wilayah Papua terus dicatat sebagai satu wilayah yang terus menerus diguyur pengiriman militer. Sejak awal kekuasaan Indonesia di Papua, Militer sudah menjadi kekuatan yang digunakan negara dalam menduduki dan menguasai wilayah Papua.
Sejak Tahun 1960, hingga detik ini sudah sebanyak 24 Jenis Operasi Militer di Papua. Tercatat sejak 2018 hingga kini, sudah sebanyak 30-an ribu Militer yang dikirim ke Papua dan mengakibatkan gelombang pengungsian sebanyak 80 hingga 90 ribu warga sipil yang mengungsi. Sejumlah Kabupaten seperti Nduga, Pegunungan Bintang, Puncak Papua, Yahukimo, Intan Jaya dan Maybrat terus dihantui operasi militer yang massif dan terstruktur.
Negara terus menggunakan pendekatan Militer dalam merespon seluruh persoalan Papua. Termasuk juga keterlibatan militer dalam ranah-ranah sipil. Hari ini kita menyaksikan sebuah rezim yang ber-watak militeristik. Hal itu ditandai dengan di-sahkannya UU TNI. Artinya militer diberi ruang oleh negara untuk menguasai ranah sipil. Hal ini tentu bertolak belakang dan mengancam nilai-nilai demokrasi dan secara langsung mengancam ruang hidup warga sipil.
Pendekatan Militer dan Operasi Militer tersebut terus massif dilakukan di Papua. Termasuk juga hari ini yang sedang terjadi di Lanny Jaya. Pasukan Militer melakukan operasi Militer di Lanny Jaya, sejak upaya pembebasan Pilot Philip yang disandera kelompok TPNPB Kodap III Ndugama Darakma pada Februari 2023. Militer secara massif dikirim ke Nduga dan menyisir hingga menembus wilayah Lanny Jaya di Distrik Kwiyawagi.
Namun, setelah Pilot dibebaskan pada 2024, Militer yang menyisir hingga ke Lanny Jaya ini terus menetap pada Kamp Militer di Kwiyawagi dan lainnya menetap pada Pos Militer Pinimbut, Distrik Melagaineri hingga detik ini.
Lalu, pada Agustus 2025 Pendropan Militer semakin Massif ke Lanny Jaya di Distrik Kwiyawagi dan Malagaineri. Merespon pendropan militer tersebut, sejumlah organisasi pemuda di Lanny Jaya melakukan aksi Tolak Militer pada 20 Agustus 2025. Namun, setelah aksi itu dilakukan, pada 21 Agustus 2025, Pasukan Militer dengan Peralatan Perang Lengkap, dengan menggunakan sekitar 10 Mobil Strada masuk ke Distrik Kwiyawagi. Dan pada 22 Agustus 2025, sekitar 15 Mobil Strada masuk ke Distrik Melagaineri. Lalu, pada Sabtu, 23 Agustus 2025 sebanyak 22 mobil strada dengan perlengkapan perang lengkap menuju ke Kampung Wabiragi, Distrik Melagaineri. Pendropan Militer tersebut dengan dalih Pergantian Tugas, padahal menurut informasi warga setempat bahwa Pasukan Militer sebelumnya yang bertugas tidak dipulangkan. Sehingga militer bertambah banyak di Malagaineri dan Kwiyawagi.
Kemudian pada 5 Oktober terjadi penyisiran militer melalui darat dan udara di Kampung Unabunggu, Malagaineri, Lanny Jaya. Penyisiran ke pemukiman warga tersebut, dengan alasan terdapat kelompok TPNPB-OPM. Namun, dari informasi yang didapatkan dari warga setempat bahwa Militer masuk dan melakukan Penyisiran di Pemukiman Warga yang notabenenya adalah Warga Sipil.
Saat penyisiran berlangsung di Unabunggu, seorang pemuda warga sipil berusia 19 Tahun, atas nama Wiringga Wenda ditembak mati oleh Militer. Dan juga terjadi penangkapan terhadap seorang lansia warga sipil, atas nama Yoban Wenda. Semenjak Penyisiran terjadi, hingga saat ini Pasukan Militer masih menetap di Unabunggu. Pasukan Militer berencana mendirikan Pos Koramil di Melagaineri. Namun, warga setempat menolak pendirian Pos Koramil tersebut. Tetapi pihak Militer keras kepala untuk menetap di Melagaineri. Pendropan dan Penyisiran Militer di Kwiyawagi dan Melagaineri tersebut, menyebabkan sekitar dua-ribuan warga sipil mengungsi dari Kampung Unabunggu dan Mbu ke beberapa Kampung di sekitarnya.
Dari pengiriman atau pendropan Militer yang massif di Lanny Jaya tersebut, tentu menciptakan ketakutan warga sipil, menyebabkan pengungsian hingga terjadi penembakan di luar hukum. Dan terus menumbuhkan trauma berkepanjangan terhadap Orang Papua dan melahirkan memoria passionis. Kami melihat negara terus menggunakan pendekatan militer dalam melihat Papua.
Atas sutuasi tersebut, Maka Kami
HIMPUNAN PELAJAR DAN MAHASISWA LANNY JAYA ALAPAME KORWIL SE-MALANG RAYA BERSAMA IKATAN PELAJAR DAN MAHASISWA PAPUA SE-MALANG RAYA, MENUNTUT:
1. SEGERA TARIK MILITER ORGANIK DAN NON ORGANIK DARI UNABUNGGU, MALAGAINERI dan KWIYAWAGI, KABUPATEN LANNY JAYA
2. MENDESAK KEPADA PEMERINTAH DAERAH LANNY JAYA, PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN UNTUK SEGERA MENAGGAPI DENGAN SERIUS PENGIRIMAN MILITER KE MALAGAINERI DAN KWIYAWAGI
3. HENTIKAN PENDIRIAN POS KORAMIL DI MALAGAINERI SERTA MENOLAK DENGAN TEGAS PEMBANGUNAN POS MILITER DI KAMPUNG UNABUNGGU
4. MENUNTUT KEPADA PEMERINTAH DAERAH, PROVINSI MAUPUN PEMERINTAH PUSAT BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGUNGSIAN DUA RIBU-AN WARGA SIPIL DI LANNY JAYA dan 80-AN RIBU WARGA SIPIL PAPUA LAINNYA YANG MENGUNGSI AKIBAT OPERASI MILITER
5. STOP PENEMBAKAN DAN PENANGKAPAN WARGA SIPIL DI MALAIGINERI, LANNY JAYA
6. MENDESAK MAJELIS RAKYAT PAPUA UNTUK MENEKAN PENDROPAN MILITER SECARA MASSIF KE PAPUA, KARENA PAPUA MERUPAKAN DAERAH OTONOMI KHUSUS
7. MENEKAN KEPADA REZIM PRABOWO GIBRAN UNTUK BERHENTI MENGIRIM MILITER KE PAPUA DAN STOP MENGGUNAKAN PENDEKATAN MILITER DALAM MERESPON SELURUH PERSOALAN PAPUA
8. HENTIKAN OPERASI MILITER DI PUNCAK PAPUA, INTAN JAYA, PEGUNUNGAN BINTANG, NDUGA, YAHUKIMO, PUNCAK JAYA dan SELURUH TANAH PAPUA
9. HENTIKAN PEMBUNUHAN WARGA SIPIL PAPUA DENGAN DALIH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB)
10. HENTIKAN PEMBANGUNAN BATALYON TERITORIAL DI SELURUH TANAH PAPUA
11. USUT TUNTAS KASUS PENEMBAKAN TOBIAS SILAK DAN NARO DAPLA di YAHUKIMO
12. BEBASKAN 4 TAHANAN POLITIK NFRPB DAN SELURUH TAHANAN POLITIK PAPUA TANPA SYARAT
13. MENGECAM KETERLIBATAN MILITER DI RANAH SIPIL
14. CABUT UU TNI, DAN STOP PEMBAHASAN RUU POLRI
15. USUT TUNTAS SELURUH KASUS PELANGGARAN HAM DI PAPUA DAN INDONESIA
16. TARIK SELURUH MILITER ORGANIK MAUPUN NON ORGANIK DARI SELURUH TANAH WEST PAPUA
DEMIKIAN PERNYATAAN SIKAP YANG KAMI BUAT INI SEBAGAI BENTUK TUNTUTAN, SIKAP DAN TEKANAN ATAS OPERASI MILITER DI TANAH PAPUA
MALANG, 11 OKTOBER 2025
#LawanMiliterisme