MAHASISWA DAN KELUARGA KORBAN KASUS PENEMBAKAN DAN MUTILASI 4 WARGA SIPIL NDUGA DI TIMIKA PAPUA
![]() |
Foto Korban Penembakan Disertai Mutilasi Warga Nduga di Timika, Mimika, Papua Tengah |
Perbuatan tidak terpuji ini telah mencederai harkat dan martabat kemanusiaan dan terus menambah daftar panjang kekerasan di tanah Papua. Untuk kesekian kalinya perbuatan ini berasal dari oknum-oknum militer yang saling berafiliasi. Tindakan-tindakan kekerasan yang terus dipelihara, dirawat, dan dilanjutkan merupakan bagian dari proses pembiaran yang dilakukan oleh Negara.
Sebelumnya enam terdakwa prajurit tentara aktif dari kesatuan Datasemen Markas (DENMA) Brigade Infanteri 20/Ima Jaya Keramo telah diputuskan bersalah oleh pengadilan Militer. Tiga diantaranya divonis seumur hidup yakni pratu Rahmat Amin Sese, Robertus Putra Clinsman, dan Mayor Inf. Helmanto Fransikus Dhaki. Serta dua pratu dan praka lainnya divonis 20 tahun dan 15 tahun penjara serta dipecat.
Kemudian Pada 24 januari 2023 lalu ,majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang telah divonis Mayor Inf. Helmanto Penjara Seumur hidup dan pemecatan. Kemudian Mayor Inf. Helmanto mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya. Banding ini telah telah diterima dan diputus majelis hakim banding pengadilan militer tinggi III surabaya pada 12 april 2023.
Putusan banding itu telah
membatalkan putusan pidana penjara seumur hidup.
Dan mengurangi pidana penjara menjadi 15 tahun dan pemecatan. Hal ini dinilai
telah melecehkan rasa keadilan bagi
keluarga dan masyarakat papua pada umumnya. Apalagi peran seorang mayor dalam kasus sangat ini
sangat aktif dalam merencanakan semua aksi.
Selanjutnya pada awal mei lalu (4/5/2023), Jaksa penuntut umum pada kejaksaan Negeri Mimika telah menuntut terdakwa sipil atas nama RMH (Roy Marten Howay) APL (Andre Pudjianto Lee), DU (Dul Uman) dan RF (Rafles Laksana) dituntut penjara seumur hidup pada persidangan yang telah digelar di pengadilan Negeri Kota Timika kelas II. Para terdakwa dinilai bersalah melakukan tindak pidana. Mereka melakukan, yang menyuruh melakukan perbuatan dan serta turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan terencana terlebih dauhulu merampas nyawa orang lain Susuai dengan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat (1) ke (1). Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) ini tentu membahwa.
Sejak berlangsungnya persidangan sipil banyak Perlakukan berbeda atau Diskriminasi Terhadap Keluarga Korban Di Pengadilan Negeri Timika. Tidak seperti biasanya hampir semua anggota keluarga korban mendapatkan pemeriksaan yang ketat oleh aparat keamanan polres mimika. Jumlah akses peserta persidangan untuk keluarga korban pun dibatasi dan pengaman dengan menggunakan senjata lengkap (laras Panjang) juga sangat berlebihan. Hal ini juga dinyatakan dalam temuan ketua komnas HAM pada 31 Mei 2023.
Dengan melihat adanya persidangan putusan terakhir bagi 4 pelaku sipil pada selasa, 6 juni 2023 nantinya di Pengadilan Negeri Mimika. Maka kami mahasiswa dan keluarga korban dan Demi Keadilan Hukum di Tanah Papua,. maka kami mahasiswa dan masyarakat mendesak :
Pertama, Kami mendesak kepada pengadilan Negeri Mimika dan Pihak kemamanan Poles mimika agar hentikan Tindakan Perlakuan Diskiminasi terhadap keluaga korban dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Mimika.
Kedua, Kami mendesak bahwa Proses putusan harus sesuai dengan tuntutan JPU Nomor : 7/Pid./B/2023/PN.Tim, Terdakwa I Andre Pujianto Lee, II Dul Uman, III Rafrles Lasaka dan termasuk Roy Marthen Howay . Sesuai pasal 340 KUHP Jo 55 ayat (1) ke-1 dalam dakwaan primair dengan tuntutan Seumur Hidup.
Ketiga, Kami mendesak majelis hakim banding pengadilan Tinggi militer III Surabaya agar tinjau ulang putusan pengurangan hukuman penjara seumur hidup menjadi 15 tahun terhadap Mayor Helmanto Fransiskus Dahki. Karena tidak sesuai dengan gelar perkara dan fakta persidangan bahwa mayor helamnto fransikus dahki merupakan otak yang mengatur perencanaan kasus mutilasi bersama lainnya dan wajib diberikan hukuman seumur hidup.
Empat, Kami mendesak semua pelaku sipil wajib diberikan putusan Hukuman Seumur Hidup sesuai dengan perbuatan. Agar menjunjung tinggi keadilan bagi setiap orang dan hukum yang tidak diskriminasi.
Kelima, Kami mendesak dan menuntut kepada Mahkamah Agung RI, Komnas HAM RI, agar memantau, dan meninjau setiap persidangan yang merugikan Rakyat Sipil Asli Papua.
Se-Jawa Bali, 5 Juni 2023
PENANGGUNG JAWAB
MAHASISWA DAN KELUARGA KORBAN
Narahubung :
081391905304
081248491971
NAIK YIMIN TABUNI
LAORENS KEREBA
PINUS NIRIGI