Di Antara Trauma dan Pengungsian: Suara Masyarakat Adat Kwiyawagi

Murtanichel Tabuni at January 25, 2026

Tim Peduli Daerah Kuyawage (TPDK) bersama seluruh elemen masyarakat Kuyawage menyatakan sikap menolak keberadaan militer nonorganik di wilayah mereka. Sikap itu disampaikan dalam aksi damai yang digelar di Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, pada 20 Januari 2026.

Laporan rakyat ini disusun sebagai bentuk kesaksian kolektif dan pernyataan sikap masyarakat adat Kwiyawagi terhadap kehadiran militer Indonesia (TNI non-organik) di wilayah adat Kwiyawagi. Laporan ini bertujuan mendokumentasikan kondisi geografis dan sosial masyarakat, sejarah operasi militer, dampak yang dialami warga sipil, serta alasan penolakan masyarakat adat terhadap kehadiran militer yang berkelanjutan.

Kwiyawagi terletak di wilayah hulu Sungai Balim dan berada di jantung Taman Nasional Lorentz. Wilayah ini berada di kawasan pegunungan dengan ketinggian 2.000-4.000 meter di atas permukaan laut (mdpl), beriklim dingin, serta memiliki ekosistem khas Papua berupa savana, hutan hujan tropis, dan flora-fauna endemik.

Kwiyawagi kerap mengalami bencana alam, antara lain kekeringan akibat fenomena alam, hujan embun salju serta penyumbatan Sungai Balim di kawasan Ganuga, Distrik Goa Balim. Sungai Balim baru kembali muncul ke permukaan di wilayah Tigipura, Distrik Balingga, Kabupaten Lanny Jaya.

Secara administratif, wilayah Kwiyawagi berada di antara dua provinsi, yaitu Papua Pegunungan dan Papua Tengah, serta menjadi wilayah yang diperebutkan secara administratif oleh tiga kabupaten: Lanny Jaya, Nduga, dan Puncak. Kabupaten Lanny Jaya mencakup Distrik Kuyawage, Wano Barat, dan Goa Balim; Kabupaten Nduga mencakup Distrik Nengeyagin dan Wutpaga; sementara Kabupaten Puncak mencakup Distrik Agandugume, Lambewi, dan Oneri.

Wilayah lembah Kwiyawagi dihuni oleh masyarakat adat yang secara kultural dikenal sebagai Lani–Nduga. Mata pencaharian utama masyarakat adalah berkebun dan berburu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagian generasi muda meninggalkan wilayah Kwiyawagi untuk menempuh pendidikan dan bekerja di wilayah lain di Tanah Papua.

Pelayanan pendidikan dan kesehatan di Kwiyawagi sangat terbatas. Tenaga guru dan tenaga kesehatan dari pemerintah daerah jarang berada di tempat tugas, khususnya dari Kabupaten Nduga dan Puncak. Pelayanan yang relatif konsisten justru dilakukan oleh lembaga gereja dari tiga denominasi utama, yaitu Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua, Gereja Injili di Indonesia, dan Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua.

Kondisi pendidikan di Kwiyawagi jauh tertinggal dibanding wilayah lain di Papua dan Indonesia. Akses terhadap fasilitas pendidikan, sumber daya manusia, serta sistem pendukung pendidikan (education support system) sangat terbatas.

Sejak tahun 2018 hingga kini, Kwiyawagi menjadi wilayah penampungan pengungsi masyarakat adat dari Kabupaten Nduga dan Puncak akibat operasi militer Indonesia. Gelombang pengungsian meningkat pasca peristiwa penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) pada tahun 2023.

Hingga tahun 2025, pengungsi dari Kabupaten Puncak juga terus berdatangan. TPNPB secara terbuka telah menyatakan bahwa wilayah Kwiyawagi dari Alu-Alu hingga Ngendo merupakan wilayah sipil dan penampungan pengungsi. Pernyataan ini diketahui oleh gereja-gereja serta pemerintah di tingkat distrik, kabupaten, dan provinsi.

Sejak dekade 1970-an, wilayah Kwiyawagi telah berulang kali menjadi sasaran operasi militer Indonesia. Operasi Koteka 1971-1974, Operasi Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) pada 1980-an, serta Operasi Militer Indonesia pada Tahun 2003, pasca pembongkaran gudang senjata KODIM Wamena oleh TPN-OPM, Operasi Mapenduma 1996, Operasi Pembebasan pilot Philip Mark Mehrtens 2023.

Telah meninggalkan korban jiwa, kerusakan harta benda, serta trauma berkepanjangan bagi masyarakat adat. Hingga kini, negara tidak pernah menyediakan pemulihan (healing) yang memadai bagi masyarakat korban operasi militer. Trauma lintas generasi masih dirasakan oleh masyarakat adat Kwiyawagi. Belum lagi dengan operasi-operasi saat ini.

Pada 20 Januari 2026, untuk pertama kalinya masyarakat adat Kwiyawagi secara sadar, terbuka, dan terorganisir menyampaikan aspirasi penolakan terhadap kehadiran TNI non-organik di wilayah mereka. Aksi ini melibatkan pekerja gereja, pemuda, perempuan, pelajar, mahasiswa, tenaga kesehatan, guru, serta pemerintah distrik. Masyarakat menilai kehadiran TNI mengganggu rasa aman dan stabilitas sosial.

TNI mendirikan pos-pos militer dengan menempati dan merusak fasilitas sipil, antara lain: Puskesmas Agandugume, Puskesmas Kuyawage, serta gedung sekolah di Distrik Nengeyagin. Selain itu, warga sipil dipaksa mengangkut logistik militer dari terminal jalan Tiom–Kwiyawagi ke pos-pos TNI dengan jarak tempuh yang jauh.

Praktik ini dinilai sebagai bentuk kerja paksa terhadap masyarakat sipil. Kehadiran konten kreator, Bobon Santoso yang menampilkan pembagian makanan kepada masyarakat juga dinilai sebagai propaganda yang membangun narasi kelaparan dan kemiskinan secara tidak proporsional, serta mengabaikan cara hidup dan ukuran kesejahteraan masyarakat adat.

Lebih paranya lagi, terdapat laporan pemasangan ranjau di jalur sipil di wilayah Kopme, pintu masuk Kwiyawagi. Seorang warga berinisial YT memberikan kesaksian bahwa ia hampir menginjak ranjau yang dipasang di jalur yang biasa digunakan masyarakat. Kesaksian ini menunjukkan ancaman nyata terhadap keselamatan warga sipil dan melanggar prinsip perlindungan masyarakat non-kombatan.

Aksi protes masyarakat adat Kwiyawagi terhadap kehadiran TNI non-organik dilaksanakan pada 20 Januari 2026 dan dipelopori oleh Tim Peduli Daerah Kwiyawagi. Kehadiran militer Indonesia di wilayah Kwiyawagi telah memperparah rasa tidak aman, merusak fasilitas sipil, serta melanggengkan trauma sejarah masyarakat adat. Kwiyawagi sebagai wilayah sipil dan penampungan pengungsi seharusnya dilindungi dari aktivitas militer.

Related Posts