AKSI PENOLAKAN PENEMPATAN KANTOR GUBERNUR PPP DI LAHAN PERKEBUNAN MASYARAKAT ADAT SUKU WIO DI WOUMA WAMENA
 |
| Forum Peduli Tanah Adat Aliansi Wio Wouma dan Rombongan Wamendagri Wempi Wetipo Beserta Rombongan Mengunjungi Lokasi Pembangunan Prov.Papua Pegunungan, Foto Frame,Aliansi Wio Wouma |
Hari ini 15 Juni 2022, di Wouma, ratusan massa aksi yang terdiri dari masyarakat adat suku Wio Mukoko distrik Wouma bersama masyarakat Wamena lainnya dan Lapago melakukan aksi demo damai ke kantor DPRD Jayawjaya.
Ini merupakan aksi massa masyarakat Wouma ke 20 kali, sejak aksi pertama dilakukan pada bulan Januari lalu. Masyarakat adat Wouma menyatakan sikap menolak lahan mereka digusur paksa dan dijadikan tempat kantor Gubernur karena khawatir masa depan mereka terancam dari atas tanah leluhurnya.
Tidak ada alasan lain dibalik penolakan ini, selain demi kepentingan anak cucu kami di masa depan. Cukup tanah adat kami di Kota Wamena dulu diambil dan diserahkan demi pembangunan. Jangan lagi rebut paksa secara militeristik lahan adat komunal kami yang tersisa ini.
Masyarakat Wouma dan sekitarnya sejak pagi pukul 09.00 WIT tadi telah berkumpul di lapangan Wouma sebelum bergerak menuju sasaran aksi yakni kantor DPRD Kab.Jayawijaya. Termasuk dari seluruh aliansi masyarakat adat sekitar yakni distrik Wesaput dan Wamena Kota.
Sekitar pukul 11.30 WIT, Aliansi Masyarakat adat yang bernama FORUM PEDULI TANAH ADAT ALIANSI WIO WOUMA itu menuju ke kantor DPRD Wamena guna menyampaikan aspirasi penolakan mereka.
Aksi demonstrasi damai yang dilakukan dengan membawa tanaman yang rusak digusur paksa itu diawali dengan sambutan ratapan sesuai adat budaya Masyarakat Lapago. Setelah itu menerima massa aksi yang hadir, Wakil Ketua I DPRD Jayawijaya, Nico Kossy yang didampingi beberapa anggota lainnya mengatakan bahwa pihaknya akan meneruskan aspirasi yang diserahkan tersebut kepada pihak komisi II DPR RI yang sementara berada di Wamena.
"Kami akan teruskan langsung aspirasi ini kepada DPR RI komisi II, Katanya". Pihaknya juga menyesalkan karena awalnya tempat yang dulu disepakati itu di LIPI gunung susu bukan di Woma. Bersama pak Briur Wenda sudah kami dulu rencanakan di LIPI tapi tiba-tiba tanpa sepengetahuan kami sudah dipindahkan ke Welesi.
"Pemerinah Pusat tidak bisa masuk macam pencuri tanpa kordinasi dengan Pemda Jayawijaya. Sebab Pemda Jayawijaya yang punya tanah dan semua makhluk yang berada di atas Kota (administratif) Wamena ini," tegasnya.
WAMENDAGRI, PJ. GUB DAN KETUA KOMISI II TETAP KUNJUNGI KE LOKASI
Sementara masyarakat adat bersama anak-anak sambil menangis membawa tanaman yang digusur alat berat melakukan aksi damai di kantor DPRD Kabupaten Jayawijaya, rombongan Wamendagri, ketua Komisi II DPR RI bersama PJ. Gub Papua Pegunungan tetap melakukan kunjungan ke lokasi penempatan kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Beredar informasi bahwa rombongan tersebut meninjau sekaligus melakukan peletakan batu pertama di atas lahan perkebunan masyarakat adat Wouma dan Jagara.
"Kami menyayangkan sikap keras kepala dan tak berperi kemanusiaan yang ditunjukkan Rombongan Wamendagri Cs. Kami minta hentikan upaya penempatan dan pembangunan kantor Gubernur secara sepihak dan militeristik," ungkap Benyamin Lagowan, kordinator Aliansi Masyarakat Adat Wouma Save Tanah Adat Wio, melalui rilisnya.(*)
Mohon advokasi semua pihak. Wouma, Wamena Papua bukan tanah kosong !